Plt. Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat, Deassy D. Tetelepta, ST, resmi membuka Pelatihan Penginputan pada Web Monitoring Bina Pembangunan Daerah Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Provinsi Papua Barat Tahun 2025.
Plt. Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat, Deassy D. Tetelepta, ST, membuka kegiatan Pelatihan Penginputan pada Web Monitoring Bina Pembangunan Daerah Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Provinsi Papua Barat Tahun 2025. Dalam sambutannya, beliau menegaskan beberapa hal penting, termasuk mendorong kabupaten yang belum melakukan penginputan agar dapat menyampaikan kendala yang dihadapi. Beliau juga mengapresiasi Kabupaten Fakfak yang sampai dengan pembukaan kegiatan telah mencapai progres pengisian sebesar 35,95%, serta mengharapkan kabupaten tersebut dapat membagikan strategi dan kiat-kiat yang mendukung percepatan penginputan.
Beberapa hal tersebut menjadi perhatian karena prevalensi stunting di Provinsi Papua Barat mengalami penurunan 3,4%, yakni dari 28 persen pada tahun 2023 menjadi 24,6 persen pada tahun 2024. Meskipun demikian, angka ini masih tergolong tinggi dibandingkan angka nasional yang berada pada 19,8 persen. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menetapkan sasaran “menurunnya angka prevalensi stunting” dalam RPJMD dengan target 12,6% pada akhir periode perencanaan tahun 2030.
Selain itu, Plt. Kepala Bappeda menekankan empat poin penting dalam pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting, yaitu:
1. Pentingnya analisis situasi yang tepat, lengkap, dan berbasis bukti;
2. Proses penandaan (tagging) anggaran APBD yang harus sinkron dengan SIPD;
3. Penguatan pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif;
4. Serta monitoring dan evaluasi yang menghasilkan dokumen kinerja yang objektif.
Lebih lanjut, berdasarkan hasil progres kabupaten yang ditarik dari Web Monitoring Bangda, diketahui bahwa Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Pegunungan Arfak belum melakukan penginputan. Sementara itu, kabupaten yang telah melakukan penginputan hingga saat ini adalah:
- Kabupaten Fakfak: 35,95%
- Kabupaten Teluk Bintuni: 26,53%
- Kabupaten Manokwari: 19,94%
- Kabupaten Kaimana: 17,81%
- Kabupaten Manokwari Selatan: 2,35%
Dalam arahannya, Plt. Kepala Bappeda meminta agar output pelatihan ini segera ditindaklanjuti sehingga proses penginputan dapat dipastikan selesai tepat waktu. Beliau juga menegaskan bahwa perangkat daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten perlu mengisi indikator prevalensi stunting dalam dokumen perencanaan masing-masing agar dapat diakomodasi dalam penganggaran APBD.
