Plt. Kepala Bappeda Papua Barat Paparkan Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Program Unggulan Papua Barat Produktif
Manokwari, 12 November 2025 — Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat, Deassy D. Tetelepta, ST, menyampaikan materi terkait Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi Provinsi Papua Barat dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Pengembangan Ekonomi Orang Asli Papua (OAP) melalui Program Papua Barat Produktif yang digelar pada hari Rabu, 12 November 2025.
Dalam paparannya, Plt. Kepala Bappeda menjelaskan tentang pelaksanaan tiga program unggulan Pemerintah Provinsi Papua Barat, yaitu Papua Barat Sehat, Papua Barat Cerdas, dan Papua Barat Produktif. Ketiga program tersebut termuat dalam dokumen perencanaan daerah, dengan Misi 1 "Meningkatkan kualitas pelayanan
dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial" mencakup Papua Barat Sehat dan Cerdas, serta Misi 2 "Meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi daerah yang inklusif" dan Misi 3 "Membangun pertanian yang mandiri, berdaulat dan berkelanjutan" berfokus pada Papua Barat Produktif.
Lebih lanjut, Plt. Kepala Bappeda menguraikan bahwa dalam rangka mendukung implementasi program Papua Barat Produktif, Pemerintah Provinsi Papua Barat akan menyalurkan bantuan sebesar Rp7.500.000 kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Orang Asli Papua (OAP) yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Program ini juga akan disertai dengan pendampingan dari Pemerintah Daerah Provinsi guna memperkuat kapasitas dan keberlanjutan usaha para pengusaha OAP.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Kepala Bappeda juga menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat, salah satunya melalui pemotongan biaya perjalanan dinas, di mana dana hasil efisiensi tersebut dialihkan untuk mendukung tiga program unggulan Papua Barat Sehat, Cerdas, dan Produktif.
Selain itu, disampaikan pula bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat telah melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan perangkat daerah, sebagai langkah penguatan pengawasan dan penjaminan kinerja. Evaluasi ini bertujuan agar pelaksanaan ketiga program unggulan tersebut berjalan tepat sasaran serta penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dapat dilakukan secara efektif dan akuntabel.
Pada sesi diskusi, Maria Goretti, staf Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Papua Barat, turut menambahkan bahwa fokus pengembangan komoditas cokelat telah tercantum dalam RPJMN dan RPJMD, dengan lokus utama di Kabupaten Manokwari Selatan, sedangkan komoditas kopi menjadi fokus pengembangan di Kabupaten Pegunungan Arfak.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat fondasi transformasi ekonomi daerah melalui pengembangan ekonomi yang inklusif, berbasis potensi lokal, dan menempatkan Orang Asli Papua sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan dan implementasi untuk
menyelesaikan berbagai masalah yang menjadi kendala, hambatan dalam mendapat akses dan
mutu layanan yang selama ini masih terjadi khususnya pada OAP.
