Plt. Kepala Bappeda Papua Barat Paparkan Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Manokwari, 11 November 2025 — Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat, Deassy D. Tetelepta, ST, menyampaikan materi terkait Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua Barat dalam Forum Diskusi Kerja Sama dengan Lembaga Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi yang digelar pada hari Selasa, 11 November 2025.
Dalam paparannya, Plt. Kepala Bappeda menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan tersebut merujuk pada Rancangan Akhir Dokumen RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2025–2029, yang memuat dua misi utama, yakni:
- Misi ke-7: Optimalisasi Otonomi Khusus untuk Menyejahterahkan Orang Asli Papua di Papua Barat; dan
- Misi ke-6: Menciptakan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Menuju Good Governance.
Lebih lanjut, Plt. Kepala Bappeda menegaskan pentingnya penguatan data dalam mendukung implementasi misi tersebut, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).
“Indikator yang coba dibangun dalam misi ke-7 adalah kita harus memiliki data terpilah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Orang Asli Papua,” ujar Deassy.
Pernyataan tersebut merujuk pada langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah provinsi, di mana pada 19 September 2025 telah dilaksanakan penandatanganan dan penyerahan Data Orang Asli Papua (OAP) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua Barat kepada Badan Pusat Statistik (BPS).
Data tersebut akan menjadi dasar dalam perhitungan IPM OAP, yang berperan penting untuk memastikan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) berjalan sesuai dengan ketentuan dan sasaran kebijakan yang berlaku.
Melalui forum ini, Plt. Kepala Bappeda menegaskan kembali komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam memperkuat basis data kependudukan yang akurat dan terintegrasi, guna mendukung perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.
