Membina Pengusaha Asli Jadi Komitmen Papua Barat

Kepala Bappeda Papua Barat, Dance Sangkek. (FOTO ANTARA/Toyiban)
Pemprov sedang melakukan verifikasi agar kegiatan penunjukan langsung dengan nilai di bawah Rp 1 miliar benar dilaksanakan oleh pengusaha asli Papua

Manokwari (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen membina dan memberdayakan pengusaha asli Papua untuk maju dan dapat mengembangkan usahanya.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat, Dance Sangkek di Manokwari, Minggu menanggapi kekhawatiran pengusaha asli Papua terkait pembagian proyek tahun 2019.

Ia mengakui ada keterlambatan dalam pembangian proyek tahun ini. Itu terjadi karena Pemprov sedang melakukan verifikasi agar kegiatan penunjukan langsung dengan nilai di bawah Rp 1 miliar benar dilaksanakan oleh pengusaha asli Papua.

Ia menjelaskan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa khusus bagi Provinsi Papua Barat bermaksud untuk memberdayakan pengusaha asli Papua di daerah tersebut.

“Fokus dari regulasi ini untuk orang asli Papua. Verifikasi yang kami lakukan ya untuk itu, jangan sampai ada permainan lalu proyek jatuh ke orang lain,” kata Dance.

Dia mengemukakan bahwa Perpres tersebut lahir karena upaya pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan bagi pengusaha orang asli Papua (OAP). Verifikasi yang dilakukan agar pemberdayaan yang dilakukan pemerintah terhadap pengusaha Papua tepat sasaran.

Verifikasi yang dilakukan, diakuinya berlangsung cukup ketat dan sudah dilaksanakan sejak akhir tahun 2018 hingga Mei 2019. Saat ini tercatat sebanyak 600 orang dari data yang masuk di Pemprov.

Sebelum pembagian proyek dilakukan, pihaknya meminta merka untuk daftar ulang dengan membawa profil perusahaan serta menunjukkan KTP dan kratu keluarga (KK). Hal itu untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar orang asli Papua.

“Tidak cukup sampai di situ, badan usaha yang dimiliki juga harus jelas sehingga proyek atau pekerjaan yang diberikan benar-benar dikerjakan pengusaha OAP,” katanya.

“Jadi untuk perusahaannya juga kita harus verifikasi baik akta notarisnya, situs, siup semua harus jelas, bukan milik orang lain,” demikian Dance Sangkek. (Sumber:antaranews.com)

Kepala Bappeda Papua Barat : Kawasan Sorong Diharapkan Jadi Yang Ke 6 Diresmikan Presiden

Ditemui di Aston Niu Hotel Manokwari (06/12). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat, Dance Sangkek, S.H., MM mengatakan bahwa, secara nasional Kawasan Ekonomi Khusus itu keseluruhannya ada 12.

“Secara nasional Kawasan Ekonomi Khusus keseluruhannya ada 12 kawasan, dan 4 sudah fungsional/operasional, berarti sisa 8, besok 1 lagi di Riau (5), Sorong ini kita harap yang ke 6, dan rencananya Bapak Presiden yang akan melaunching,” ucap pak Dance.

Lanjutnya, tema Kawasan Ekonomi Khusus Sorong adalah Cargo dan Smelter.

“Tema untuk Kawasan Ekonomi Khusus Sorong adalah Cargo dan Smelter, ini baik karena ada GAG Nikel disitu, semen curah, kemudian CPU, dan juga bongkar muat (jasa pelabuhan) dan kami melihat posisi Sorong ini sangat strategis sekali, dan dengan terbukanya Kawasan Ekonomi Khusus ini juga akan membuka lapangan pekerjaan yang tidak sedikit, namun yang menjadi persoalan kita adalah mengenai tenaga kerja lokal yang memiliki skill yang dibutuhkan di investasi yang akan ada itu, itu jadi tantangan untuk provinsi, untuk itu kami sudah mempunyai class program untuk bekerjasama dengan para investor,” pungkas Dance Sangkek, S.H., MM. (Sumber:delik-hukum.com)

Pemprov Papua Barat Rancang Raperdasus

MANOKWARI: Dinas Sosial Provinsi Papua Barat merancang peraturan daerah khusus (Raperdasus) tentang Perekonomian berbasis kerakyatan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat asli Papua.

Kepala Dinas Sosial Papua Barat, Lasarus Indou di Manokwari, Jumat, mengatakan, angka kemiskinan di Papua Barat masih cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kasus kemiskinan di daerah ini diminasi oleh orang asli Papua.

“Kita butuh payung hukum yang mengatur lebih teknis tentang upaya pemberdayaan masyarakat asli Papua pada bidang ekonomi. Sudah ada undang-undang otonomi khusus, maka selanjutnya kita juga harus punya Perdasus,” kata Lasarus.

Terkait penyusunan Raperdasus tersebut, Lasarus Indou, akan melakukan pemaparan materi berjudul Optimalisasi Tata Kelola Perekonomian Berbasis Kerakyatan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bagi Orang Asli Papua. Pemaparan itu akan dilakukan pada program Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I.

“Pemaparannya akan berlangsung pada 10 Juli nanti. Sebagai awal, tadi sudah saya sosialisasikan kepada beberapa elemen termasuk masyarakat,” kata.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan regulasi tersebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah kepada mereka.

Asisten III Sekda Papua Barat, Raymon Yap menilai Raperda ini selaras dengan visi misi gubernur dan wakil guberbur. Hasil pemaparan pada pelatihan kemimpinan itu diharapkan bisa memboboti draft perda yang akan dibahas bersama DPRD setempat.

“Seperti yang berulang kali disampaikan bapak gubernur, Papua Barat ini kaya akan sumber daya alam. Potensi kita luar biasa tapi masyarakatnya masih hidup biasa-biasa saja,” kata Raymon.

Gubernur Dominggus Mandacan, lanjut Raymon, menginginkan ekonomi masyarakat meningkatkan. Pemanfaatan potensi SDA di daerah ini harus dioptimalkan untuk mendorong kesejahteraan.

Hal serupa disampaikan Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda Papua Barat, Hermus Indou pada sosialiasi di Manokwari. Menurutnya, masyarakat harus menjadi pelaku ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam.

Menyikapi Raperdasus tersebut, orang asli Papua harus didorong agar lebih mampu dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah untuk kesejahteraanya.

“Mereka butuh keberpihakan, perlindungan serta pemberdayaan agar mampu bersaing, sehingga tidak terjadi kesenjangan dengan masyarakat lain,” katanya lagi.  (Sumber:suarakarya.id)

Papua Barat Dorong Kemandirian Penyandang Disabiitas

Manokwari-Pemerintah Provinsi Papua Barat akan terus mendorong kemandirian para penyandang disabilitas melalui usaha produktif.

Kepala Dinas Sosial Papua Barat Lasarus Indou di Manokwari, Jumat mengatakan, sebagaimana tahun lalu pihaknya memprioritaskan setiap program kerja di seluruh bidang,  termasuk rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di daerah tersebut.

“Tahun lalu kami membantu sejumlah kendaraan bermotor roda tiga kepada penyandang cacat kaki.  Tahun bantuan serupa akan kami berikan kepada yang lain, ” katanya.

Selain kendaraan, ujarnya melanjutkan, mereka pun akan diberi bantuan modal usaha. Diharapkan mereka mandiri melalui usaha masing-masing.

“Layaknya warga yang lain, mereka pun membutuhkan penghidupan yang layak. Ini sebagai bentuk kehadiran negara bagi mereka. Kedepan tidak boleh adalah lagi penyandang disabilitas yang menyeret kaki bokong dijalan, harus diberi kendaraan dan usaha yang layak,” ujarnya lagi.

Lasarus mengutarakan, bantuan kepada penyandang disbilitas dialokasikan melalui APBD Papua Barat dan bantuan pemerintah pusat.  Diharapkan tahun alokasi anggaran pada Dinas Sosial lebih besar agar pemberian bantuan merata.

Dia mengutarakan, tahun ini Dinsos mendapat tambahan satu bidang yakni, pemberdayaan fakir miskin perkotaan, pedesaan, pesisir dan pulau-pulau terluar.

Menurutnya, penambahan bidang ini selaras dengan tekad Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi yang ingin menekan angka kemiskinan di daerah ini.

“Prosentasi angka kemiskinan di Papua Barat masih cukup tinggi baik di kota, desa, daerah pesisir maupun pulau-pulau terluar. Seluruh perangkat daerah harus bersinergi termasuk Dinas Sosial,” ujarnya lagi.

Dia menambahkan, penambahan bidang ini dilakukan menyesuaikan nomenkltur baru yang diamanatkan melalui peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016.(Sumber:antaranews.com)

Bantuan Pemerintah Agar Penyandang Disabilitas di Papua Barat Mandiri

Pangdam XVIII didampingi Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan Bupati Soro

MANOKWARI – Para penyandang disabilitas di Papua Barat agar bisa mandiri melalui bantuan yang diberikan pemerintah.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari, Senin, menyerahkan bantuan berupa motor yang sudah dimodifikasi kepada 11 penyandang disabilitas di Kabupaten Manokwari dan Manokwari Selatan.

“Saudara-saudara kita penyandang disabilitas juga punya hak yang sama untuk mengembangkan diri, membangun usaha dan beraktivitas seperti kita yang normal. Ini salah satu upaya pemerintah daerah untuk mendorong agar mereka bisa mandiri,” kata Gubernur usai menyerahkan bantuan tersebut.

Pemprov Papua Barat, lanjut Mandacan, terus berupaya meningkatkan perhatian terhadap difabel. Selain bantuan fisik, program lain pun akan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas mereka.

“Mereka punya kebutuhan hidup sama seperti kita, butuh sandang, pangan dan papan. Apalagi kalau dia kepala keluarga, tentu punya kewajiban mencarikan nafkah untuk anak istri,” ujarnya lagi.

Kepala Dinas Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Papua Barat, Lazarus Indou pada kesempatan terpisah menyebutkan. Bantuan kendaraan bagi difabel sudah dilakukan sejak tahun lalu.

“Pada tahun 2018 kami serahkan 12 unit, yakni untuk Sorong dan Manokwari. Tahun ini kita kembali serahkan 11, enam untuk Manokwari Selatan lima untuk Manokwari,” kata Lazarus.

Saat ini, ujarnya, Dinas Sosial sedang mendorong pembangunan rumah singgah bagi penyandang disabilitas di Manokwari. Ia berharap hal itu terlaksana pada tahun 2020.

“Beberapa tahun terakhir ini kami selalu anggarkan untuk pembangunan rumah singgah, tapi selalu dicoret. Kami akan dorong lagi pada APBD tahun 2020,” katanya lagi. (Sumber:ARAHKITA.COM)

Dinsos Papua Barat Rancang Perdasus Perekonomian Berbasis Kerakyatan

Masyarakat asli Papua pada sosialisasi Raperdasus Tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan yang diselenggarakan Dinas Sosial Provinsi Papua Barat di Manokwari, Jumat (5/7/2019) (ANTARA/Toyiban)

Dinas Sosial Provinsi Papua Barat merancang peraturan daerah khusus (Raperdasus) tentang Perekonomian berbasis kerakyatan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat asli Papua.

Kepala Dinas Sosial Papua Barat, Lasarus Indou di Manokwari, Jumat, mengatakan, angka kemiskinan di Papua Barat masih cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kasus kemiskinan di daerah ini diminasi oleh orang asli Papua.

“Kita butuh payung hukum yang mengatur lebih teknis tentang upaya pemberdayaan masyarakat asli Papua pada bidang ekonomi. Sudah ada undang-undang otonomi khusus, maka selanjutnya kita juga harus punya Perdasus,” kata Lasarus.

Terkait penyusunan Raperdasus tersebut, Lasarus Indou, akan melakukan pemaparan materi berjudul Optimalisasi Tata Kelola Perekonomian Berbasis Kerakyatan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bagi Orang Asli Papua. Pemaparan itu akan dilakukan pada program Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I.

“Pemaparannya akan berlangsung pada 10 Juli nanti. Sebagai awal, tadi sudah saya sosialisasikan kepada beberapa elemen termasuk masyarakat,” kata.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan regulasi tersebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah kepada mereka.

Asisten III Sekda Papua Barat, Raymon Yap menilai Raperda ini selaras dengan visi misi gubernur dan wakil guberbur. Hasil pemaparan pada pelatihan kemimpinan itu diharapkan bisa memboboti draft perda yang akan dibahas bersama DPRD setempat.

“Seperti yang berulang kali disampaikan bapak gubernur, Papua Barat ini kaya akan sumber daya alam. Potensi kita luar biasa tapi masyarakatnya masih hidup biasa-biasa saja,” kata Raymon.

Gubernur Dominggus Mandacan, lanjut Raymon, menginginkan ekonomi masyarakat meningkatkan. Pemanfaatan potensi SDA di daerah ini harus dioptimalkan untuk mendorong kesejahteraan.

Hal serupa disampaikan Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda Papua Barat, Hermus Indou pada sosialiasi di Manokwari. Menurutnya, masyarakat harus menjadi pelaku ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam.

Menyikapi Raperdasus tersebut, orang asli Papua harus didorong agar lebih mampu dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah untuk kesejahteraanya.

“Mereka butuh keberpihakan, perlindungan serta pemberdayaan agar mampu bersaing, sehingga tidak terjadi kesenjangan dengan masyarakat lain,” katanya lagi. (Sumber:antaranews.com)

Wagub Papua Barat Boyong Seluruh Kepala Bappeda ke Banyuwangi

Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi.

Membawa rombongan 13 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten/kota se-Papua Barat, Lakotani ingin sharing masalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dari Banyuwangi.

Lakotani langsung ditemui Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Rabu (12/5/2019), di Pendopo Banyuwangi.

Dia mengaku beberapa kali hadir dalam satu forum dengan Pemkab Banyuwangi tentang pengelolaan pembangunan, dari situ akhirnya dia tertarik dengan apa yang dilakukan Banyuwangi.

“Apa yang disampaikan Banyuwangi itu akhirnya mendorong saya datang kemari untuk mempelajari banyak hal. Dan kami lebih bersyukur, ternyata Pak Anas yang menemui kami secara langsung,” kata Lakotani.

Diakui Lakotani, pihaknya ingin mempelajari lebih jauh masalah seluruh proses pembangunan, mulai perencanaan hingga pengawasan.

Apalagi Papua juga mendapatkan dana otonomi khusus, sehingga pihaknya ingin mengoptimalkan dana tersebut untuk pembangunan dan kesejahteraan warga.

“Kami punya dana otsus, tapi kami sadar banyak kebutuhan masyarakat yang belum kami wujudkan. Kami terus cari cara supaya bisa optimalkan dana tersebut, salah satunya ya dengan sharing ke Banyuwangi ini,” kata Lakotani.

“Untuk itu, kami membawa seluruh Bappeda se-Papua Barat, agar mereka semua memiliki pemahaman dan perspektif yang sama terkait pengelolaan dana pembangunan dan prosesnya. Sehingga dalam melaksanakan pembangunan nantinya bisa selaras,” imbuhnya.

Bupati Anas mengatakan membuka pintu yang lebar bagi daerah lain, khususnya Papua Barat untuk sharing terkait pengembangan daerah.

Anas mengaku dalam mengembangkan Banyuwangi juga mengalami banyak tantangan dan kendala.

Namun dengan semangat mempermudah pelayanan ke warga, pemkab banyak melakukan hal yang “out of the box” namun tidak melanggar aturan.
“Contohnya layanan publik mandiri yang baru kami luncurkan ini, dimana warga bisa mengurus dokumen via mesin ataupun aplikasi tanpa harus bertemu petugas. Bahkan kami sudah memulai penggunaan dokumen dengan tanda tangan digital yang sudah mendapat izin dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),” jelas Anas kepada Wagub Papua yang saat itu diajak Anas menyaksikan pengenalan layanan tersebut.
Dalam layanan mandiri berbasis mesin dan aplikasi tersebut, terdapat beragam jenis dokumen digital yang bisa dilayani.
Diantaranya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), izin apotek, izin mendirikan bangunan (IMB) non-tinjau lokasi, izin jasa konstruksi, izin bidan, izin industri, pembayaran reklame, dan beragam surat seperti tanda kelakuan baik, surat lahir/mati, surat domisili, dan surat keterangan miskin.

Anas juga sharing dengan Lakotani tentang pengembangan destinasi Raja Ampat yang sudah dikenal dunia.
Anas mengakui bahwa Raja Ampat adalah salah satu surga pariwisata di Indonesia.
“Mari kita sama-sama mengembangkan wisata Indonesia. Terima kasih kepada Papua barat yang terus mempromosikan Raja Ampat sehingga bisa menarik wisatawan mancanegara, yang artinya ini mengenalkan Indonesia ke dunia. Secara tidak langsung, itu juga berdampak positif bagi daerah lain di Indonesia yang mengembangkan pariwisata seperti halnya Banyuwangi,” pungkas Anas.
Rombongan Papua Barat ini menghabiskan waktu di Banyuwangi selama 3 hari, mulai 11 – 13 Juni 2019.
Selain ke Bappeda, mereka juga akan mengunjungi sejumlah desa Smart Kampung di banyuwangi, seperti Desa Tamansari dan Desa Genteng Kulon. (Sumber:tribunnews.com)