Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat melakukan kegiatan Kajian Grand Design Percepatan Pembangunan Wilayah diantaranya wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua dan Papua Barat 2021-2024 pada hari Jumat 05 November 2021 bertempat di Hotel Aston Niu Manokwari. https://bappeda.papuabaratprov.go.id
Manokwari, arfaknews – Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Papua Barat periode 2020 – 2025 resmi dilantik, Rabu (8/9/2021).
Mewakili Ketua Umum PMI, acara pelantikan dipandu langsung oleh Sekretaris Jenderal PMI Indonesia, Sudirman Said, digelar di salah satu Hotel yang berada di Kota Manokwari Papua Barat.
Ketua PMI Papua Barat, Nataniel D. Mandacan menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum PMI, yang telah melantik pengurus PMI Provinsi Papua Barat.
“Pengurus dan Dewan Kehormatan PMI Provinsi Papua Barat merasa syukur kepada amanah kemanusiaan yang diwariskan kepada Kami dalam mengembang tugas dan pelayanan kedepan,”tutur Nataniel Mandacan yang juga selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat saat menerima Panji Palang Merah Indonesia Provinsi Papua Barat dari Sekjen PMI Indonesia.
Berikut, struktur inti Pengurus PMI Papua Barat, Ketua Dr. Nathaniel D. Mandacan, M. Si, Wakil Ketua Ranley Mansawan, Sekretaris Roger Tanamal dan Bendahara Suryati Faisal, serta dibantu beberapa Biro dan bidang – bidang lainnya.
Sedangkan Ketua Dewan Kehormatan PMI Papua Barat, diketuai oleh Dr. Agus Sumule, Sekretaris Dr. Baesara Wael, SH.,MH dibantu beberapa anggota Dewan Kehormatan lainnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, Mohammad Lakotani dan dihadiri pula oleh unsur Forkopimda Papua Barat. TagsPelantikan Pengurus PMI Provinsi Papua Barat
TELUK WONDAMA- Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan didampingi sejumlah pimpinan OPD kembali menyalurkan Bantuan Bahan Pokok, Tangan Kasih, dan Stimulus bagi UMK Tahap I Tahun 2021, bertempat di Bukit Aitumeri, Kabupaten Teluk Wondama, Senin (14/6/2021).
Diketahui sejak berlangsungnya pandemi covid-19 telah diintruksikan penanganan sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri kepada semua Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia. Pemerintah Papua Barat kemudian telah melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 serta dampak melalui beberapa program.
“Tahun 2021 ini kita sudah anggarkan juga kita sudah anggarkan dalam APBD Papua Barat untuk menangani dampak Covid-19. Bapok tahap pertama lewat lembaga keagamaan di Kabupaten Wondama sebanyak 3.001 Paket,” Jelas Gubernur, Drs Dominggus Mandacan.
“Kedua, ada bantuan Stimulus bagi pelaku usaha mikro di seluruh Papua Barat, dan Wondama ada 400 orang, masing-masing 2 juta rupiah. Ketiga, tangan kasih kepada pekerja formal dan informal secara keseluruhan ada 53.066 dan Wondama mendapat 2 ribu,” Sambungnya.
Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Ir. Hendrik S. Mambor, MM, didampiki Wakil Bupati serta forkopimda mengucapkan selamat datang kepada Gubernur Papua Barat. Dijelaskan pula salah satu alasan terlaksananya kegiatan di Bukit Aitumeri agar selalu mengingat sejarah peradaban.
“Dari bukit Aitumeri, Tanah peradaban orang Papua kami mengucapkan selamat datang kepada Gubernur dan seluruh rombongan. Kedatangan dalam rangka penyerahan Tangan Kasih, Stimulus dan Bantuan Bahan Pokok di Teluk Wondama,” Tandas Bupati Mambor. [kpb_01]
Sumber : https://diskominfoperstatik.papuabaratprov.go.id/home/2021/06/14/penyerahan-bapok-tangan-kasih-dan-stimulus-tahap-i-tahun-2021-di-teluk-wondama-terlaksana/
Apel Pagi Bappeda Provinsi Papua Barat, Rabu 15 Juli 2020. Apel Dipimpin Oleh Kepala Bappeda. Dihadiri Oleh Pejabat Eselon III & VI Beserta Staf. Dalam Apel Ini tetap Mengutamakan Protokol Kesehatan.
Dalam Arahannya Kepala Bappeda Menyampaikan Agara Seluruh ASN mematuhi Protokol Kesehatan Dalam Bekerja.
Sumber : https://www.instagram.com/p/CCpQ57dnWw3/?igshid=1a2upf0vg3geg
TRY CONNECT
MANOKWARI, PAPUAKITA.COM— Kementerian/Lembaga juga memiliki kewajiban, untuk melaksanakan
perintah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat, Dance Sangkek mengatakan, Perpres memberikan akses bagi
pengusaha asli Papua, untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang bersumber tidak saja dari APBD tetapi juga
APBN. Sehingga, Kementerian/Lembaga juga wajib mengimplementasikan Perpres tersebut.
Ilustrasi Prespres Nomor 17 Tahun 2019. Foto :
Istimewa
“Tentunya harus berlaku untuk semua instansi vertikal maupun kementrian, wajib tunduk pada Peraturan
Presiden sehingga diwajibkan untuk memberdayakan pengusaha (asli) Papua,” kata Dance Sangkek, Jumat
(24/5/2019).
Dance mengatakan, dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan sejumlah perwakilan
lembaga/kementerian, untuk menyampaikan kewajiban mereka yang diamanatkan di dalam Perpres nomor
17 tahun 2019.
Diketahui, Bapppeda memiliki data tetang jumlah pengusaha asli Papua sebanyak 6.000, yang tersebar di
wilayah Papua Barat. Jika dibandingkan dengan jumlah paket proyek yang bersumber dari APBD provinsi
maupun APBD kabupaten dan kota, jumlah pengusaha ini terbilang cukup banyak.
Menurut Dance Sangkek, gubernur, bupati dan walikota telah membuat kesepakatan pada Raker kepala
daerah pada April lalu, dimana 70 persen pengusaha asli Papua diakomodir oleh pemerintah di tingkat
kabupaten/kota. Sementara, 30 persen akan diakomodir oleh pemprov Papua Barat.
“Untuk 70 persen siapa-siapa dan dari kabupaten mana? Untuk 30 persen silahkan daftar dan melapor
kembali, akan kita catat sebagai rekanan tetap orang asli papua di provinsi,” ujar Dance Sangkek.
Ia mengatakan, Perpres nomor 17 tahun 2019 telah diimplementasikan dalam tahun anggaran 2019.
Meskipun demikian, Dacen Sangkek mengaku, dalam pelaksanaannya tidak akan maksimal karena menjadi
tahun pertama diberlakukannya aturan baru tersebut di daerah.
“Aturan sudah keluar tentu mau tidak mau harus dilaksanakan. Kita masih mendata, nanti di tahun 2020
dan selanjutnya baru bisa diatur secara baik sehingga pembagian bisa di mulai dari perencanaan,” kata dia.
Beberapa hal yang mendasari lahirnya Perpres nomor 17 tahun 2019, yakni percepatan pembangunan
provinsi Papua dan Papua Barat sesuai semangat Undang Undang Otonomi khusus. Juga memberikan
kesempatan yang besar kepada pengusaha asli Papua dalam pengadaan barang dan jasa.
Perpres ini mengatur tentang pengadaan barang dan jasa sampai Rp1 miliar dapat diberikan kepada
pengusaha asli Papua melalui penunjukan langsung. Hal ini dalam rangka memproteksi dan pembinana
kepada pengusaha asli Papua, sehingga mampu bersaing secara profesional ke depannya. (Sumber:papuakita.com)
Manokwari (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen membina dan memberdayakan pengusaha asli Papua untuk maju dan dapat mengembangkan usahanya.
Pernyataan itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat, Dance Sangkek di Manokwari, Minggu menanggapi kekhawatiran pengusaha asli Papua terkait pembagian proyek tahun 2019.
Ia mengakui ada keterlambatan dalam pembangian proyek tahun ini. Itu terjadi karena Pemprov sedang melakukan verifikasi agar kegiatan penunjukan langsung dengan nilai di bawah Rp 1 miliar benar dilaksanakan oleh pengusaha asli Papua.
Ia menjelaskan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa khusus bagi Provinsi Papua Barat bermaksud untuk memberdayakan pengusaha asli Papua di daerah tersebut.
“Fokus dari regulasi ini untuk orang asli Papua. Verifikasi yang kami lakukan ya untuk itu, jangan sampai ada permainan lalu proyek jatuh ke orang lain,” kata Dance.
Dia mengemukakan bahwa Perpres tersebut lahir karena upaya pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan bagi pengusaha orang asli Papua (OAP). Verifikasi yang dilakukan agar pemberdayaan yang dilakukan pemerintah terhadap pengusaha Papua tepat sasaran.
Verifikasi yang dilakukan, diakuinya berlangsung cukup ketat dan sudah dilaksanakan sejak akhir tahun 2018 hingga Mei 2019. Saat ini tercatat sebanyak 600 orang dari data yang masuk di Pemprov.
Sebelum pembagian proyek dilakukan, pihaknya meminta merka untuk daftar ulang dengan membawa profil perusahaan serta menunjukkan KTP dan kratu keluarga (KK). Hal itu untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar orang asli Papua.
“Tidak cukup sampai di situ, badan usaha yang dimiliki juga harus jelas sehingga proyek atau pekerjaan yang diberikan benar-benar dikerjakan pengusaha OAP,” katanya.
“Jadi untuk perusahaannya juga kita harus verifikasi baik akta notarisnya, situs, siup semua harus jelas, bukan milik orang lain,” demikian Dance Sangkek. (Sumber:antaranews.com)
Ditemui di Aston Niu Hotel Manokwari (06/12). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat, Dance Sangkek, S.H., MM mengatakan bahwa, secara nasional Kawasan Ekonomi Khusus itu keseluruhannya ada 12.
“Secara nasional Kawasan Ekonomi Khusus keseluruhannya ada 12 kawasan, dan 4 sudah fungsional/operasional, berarti sisa 8, besok 1 lagi di Riau (5), Sorong ini kita harap yang ke 6, dan rencananya Bapak Presiden yang akan melaunching,” ucap pak Dance.
Lanjutnya, tema Kawasan Ekonomi Khusus Sorong adalah Cargo dan Smelter.
“Tema untuk Kawasan Ekonomi Khusus Sorong adalah Cargo dan Smelter, ini baik karena ada GAG Nikel disitu, semen curah, kemudian CPU, dan juga bongkar muat (jasa pelabuhan) dan kami melihat posisi Sorong ini sangat strategis sekali, dan dengan terbukanya Kawasan Ekonomi Khusus ini juga akan membuka lapangan pekerjaan yang tidak sedikit, namun yang menjadi persoalan kita adalah mengenai tenaga kerja lokal yang memiliki skill yang dibutuhkan di investasi yang akan ada itu, itu jadi tantangan untuk provinsi, untuk itu kami sudah mempunyai class program untuk bekerjasama dengan para investor,” pungkas Dance Sangkek, S.H., MM. (Sumber:delik-hukum.com)
MANOKWARI: Dinas Sosial Provinsi Papua Barat merancang peraturan daerah khusus (Raperdasus) tentang Perekonomian berbasis kerakyatan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat asli Papua.
Kepala Dinas Sosial Papua Barat, Lasarus Indou di Manokwari, Jumat, mengatakan, angka kemiskinan di Papua Barat masih cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kasus kemiskinan di daerah ini diminasi oleh orang asli Papua.
“Kita butuh payung hukum yang mengatur lebih teknis tentang upaya pemberdayaan masyarakat asli Papua pada bidang ekonomi. Sudah ada undang-undang otonomi khusus, maka selanjutnya kita juga harus punya Perdasus,” kata Lasarus.
Terkait penyusunan Raperdasus tersebut, Lasarus Indou, akan melakukan pemaparan materi berjudul Optimalisasi Tata Kelola Perekonomian Berbasis Kerakyatan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bagi Orang Asli Papua. Pemaparan itu akan dilakukan pada program Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I.
“Pemaparannya akan berlangsung pada 10 Juli nanti. Sebagai awal, tadi sudah saya sosialisasikan kepada beberapa elemen termasuk masyarakat,” kata.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan regulasi tersebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah kepada mereka.
Asisten III Sekda Papua Barat, Raymon Yap menilai Raperda ini selaras dengan visi misi gubernur dan wakil guberbur. Hasil pemaparan pada pelatihan kemimpinan itu diharapkan bisa memboboti draft perda yang akan dibahas bersama DPRD setempat.
“Seperti yang berulang kali disampaikan bapak gubernur, Papua Barat ini kaya akan sumber daya alam. Potensi kita luar biasa tapi masyarakatnya masih hidup biasa-biasa saja,” kata Raymon.
Gubernur Dominggus Mandacan, lanjut Raymon, menginginkan ekonomi masyarakat meningkatkan. Pemanfaatan potensi SDA di daerah ini harus dioptimalkan untuk mendorong kesejahteraan.
Hal serupa disampaikan Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda Papua Barat, Hermus Indou pada sosialiasi di Manokwari. Menurutnya, masyarakat harus menjadi pelaku ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam.
Menyikapi Raperdasus tersebut, orang asli Papua harus didorong agar lebih mampu dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah untuk kesejahteraanya.
“Mereka butuh keberpihakan, perlindungan serta pemberdayaan agar mampu bersaing, sehingga tidak terjadi kesenjangan dengan masyarakat lain,” katanya lagi. (Sumber:suarakarya.id)
Manokwari-Pemerintah Provinsi Papua Barat akan terus mendorong kemandirian para penyandang disabilitas melalui usaha produktif.
Kepala Dinas Sosial Papua Barat Lasarus Indou di Manokwari, Jumat mengatakan, sebagaimana tahun lalu pihaknya memprioritaskan setiap program kerja di seluruh bidang, termasuk rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di daerah tersebut.
“Tahun lalu kami membantu sejumlah kendaraan bermotor roda tiga kepada penyandang cacat kaki. Tahun bantuan serupa akan kami berikan kepada yang lain, ” katanya.
Selain kendaraan, ujarnya melanjutkan, mereka pun akan diberi bantuan modal usaha. Diharapkan mereka mandiri melalui usaha masing-masing.
“Layaknya warga yang lain, mereka pun membutuhkan penghidupan yang layak. Ini sebagai bentuk kehadiran negara bagi mereka. Kedepan tidak boleh adalah lagi penyandang disabilitas yang menyeret kaki bokong dijalan, harus diberi kendaraan dan usaha yang layak,” ujarnya lagi.
Lasarus mengutarakan, bantuan kepada penyandang disbilitas dialokasikan melalui APBD Papua Barat dan bantuan pemerintah pusat. Diharapkan tahun alokasi anggaran pada Dinas Sosial lebih besar agar pemberian bantuan merata.
Dia mengutarakan, tahun ini Dinsos mendapat tambahan satu bidang yakni, pemberdayaan fakir miskin perkotaan, pedesaan, pesisir dan pulau-pulau terluar.
Menurutnya, penambahan bidang ini selaras dengan tekad Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi yang ingin menekan angka kemiskinan di daerah ini.
“Prosentasi angka kemiskinan di Papua Barat masih cukup tinggi baik di kota, desa, daerah pesisir maupun pulau-pulau terluar. Seluruh perangkat daerah harus bersinergi termasuk Dinas Sosial,” ujarnya lagi.
Dia menambahkan, penambahan bidang ini dilakukan menyesuaikan nomenkltur baru yang diamanatkan melalui peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016.(Sumber:antaranews.com)
