Penulis: Admin Bappeda PB

MANOKWARI, PAPUAKITA.COM— Kementerian/Lembaga juga memiliki kewajiban, untuk melaksanakan
perintah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat, Dance Sangkek mengatakan, Perpres memberikan akses bagi
pengusaha asli Papua, untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang bersumber tidak saja dari APBD tetapi juga
APBN. Sehingga, Kementerian/Lembaga juga wajib mengimplementasikan Perpres tersebut.
Ilustrasi Prespres Nomor 17 Tahun 2019. Foto :
Istimewa
“Tentunya harus berlaku untuk semua instansi vertikal maupun kementrian, wajib tunduk pada Peraturan
Presiden sehingga diwajibkan untuk memberdayakan pengusaha (asli) Papua,” kata Dance Sangkek, Jumat
(24/5/2019).
Dance mengatakan, dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan sejumlah perwakilan
lembaga/kementerian, untuk menyampaikan kewajiban mereka yang diamanatkan di dalam Perpres nomor
17 tahun 2019.
Diketahui, Bapppeda memiliki data tetang jumlah pengusaha asli Papua sebanyak 6.000, yang tersebar di
wilayah Papua Barat. Jika dibandingkan dengan jumlah paket proyek yang bersumber dari APBD provinsi
maupun APBD kabupaten dan kota, jumlah pengusaha ini terbilang cukup banyak.
Menurut Dance Sangkek, gubernur, bupati dan walikota telah membuat kesepakatan pada Raker kepala
daerah pada April lalu, dimana 70 persen pengusaha asli Papua diakomodir oleh pemerintah di tingkat
kabupaten/kota. Sementara, 30 persen akan diakomodir oleh pemprov Papua Barat.
“Untuk 70 persen siapa-siapa dan dari kabupaten mana? Untuk 30 persen silahkan daftar dan melapor
kembali, akan kita catat sebagai rekanan tetap orang asli papua di provinsi,” ujar Dance Sangkek.
Ia mengatakan, Perpres nomor 17 tahun 2019 telah diimplementasikan dalam tahun anggaran 2019.
Meskipun demikian, Dacen Sangkek mengaku, dalam pelaksanaannya tidak akan maksimal karena menjadi
tahun pertama diberlakukannya aturan baru tersebut di daerah.
“Aturan sudah keluar tentu mau tidak mau harus dilaksanakan. Kita masih mendata, nanti di tahun 2020
dan selanjutnya baru bisa diatur secara baik sehingga pembagian bisa di mulai dari perencanaan,” kata dia.
Beberapa hal yang mendasari lahirnya Perpres nomor 17 tahun 2019, yakni percepatan pembangunan
provinsi Papua dan Papua Barat sesuai semangat Undang Undang Otonomi khusus. Juga memberikan
kesempatan yang besar kepada pengusaha asli Papua dalam pengadaan barang dan jasa.
Perpres ini mengatur tentang pengadaan barang dan jasa sampai Rp1 miliar dapat diberikan kepada
pengusaha asli Papua melalui penunjukan langsung. Hal ini dalam rangka memproteksi dan pembinana
kepada pengusaha asli Papua, sehingga mampu bersaing secara profesional ke depannya. (Sumber:papuakita.com)

Ditemui di Aston Niu Hotel Manokwari (06/12). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat, Dance Sangkek, S.H., MM mengatakan bahwa, secara nasional Kawasan Ekonomi Khusus itu keseluruhannya ada 12.

“Secara nasional Kawasan Ekonomi Khusus keseluruhannya ada 12 kawasan, dan 4 sudah fungsional/operasional, berarti sisa 8, besok 1 lagi di Riau (5), Sorong ini kita harap yang ke 6, dan rencananya Bapak Presiden yang akan melaunching,” ucap pak Dance.

Lanjutnya, tema Kawasan Ekonomi Khusus Sorong adalah Cargo dan Smelter.

“Tema untuk Kawasan Ekonomi Khusus Sorong adalah Cargo dan Smelter, ini baik karena ada GAG Nikel disitu, semen curah, kemudian CPU, dan juga bongkar muat (jasa pelabuhan) dan kami melihat posisi Sorong ini sangat strategis sekali, dan dengan terbukanya Kawasan Ekonomi Khusus ini juga akan membuka lapangan pekerjaan yang tidak sedikit, namun yang menjadi persoalan kita adalah mengenai tenaga kerja lokal yang memiliki skill yang dibutuhkan di investasi yang akan ada itu, itu jadi tantangan untuk provinsi, untuk itu kami sudah mempunyai class program untuk bekerjasama dengan para investor,” pungkas Dance Sangkek, S.H., MM. (Sumber:delik-hukum.com)

MANOKWARI: Dinas Sosial Provinsi Papua Barat merancang peraturan daerah khusus (Raperdasus) tentang Perekonomian berbasis kerakyatan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat asli Papua.

Kepala Dinas Sosial Papua Barat, Lasarus Indou di Manokwari, Jumat, mengatakan, angka kemiskinan di Papua Barat masih cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kasus kemiskinan di daerah ini diminasi oleh orang asli Papua.

“Kita butuh payung hukum yang mengatur lebih teknis tentang upaya pemberdayaan masyarakat asli Papua pada bidang ekonomi. Sudah ada undang-undang otonomi khusus, maka selanjutnya kita juga harus punya Perdasus,” kata Lasarus.

Terkait penyusunan Raperdasus tersebut, Lasarus Indou, akan melakukan pemaparan materi berjudul Optimalisasi Tata Kelola Perekonomian Berbasis Kerakyatan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bagi Orang Asli Papua. Pemaparan itu akan dilakukan pada program Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I.

“Pemaparannya akan berlangsung pada 10 Juli nanti. Sebagai awal, tadi sudah saya sosialisasikan kepada beberapa elemen termasuk masyarakat,” kata.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan regulasi tersebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah kepada mereka.

Asisten III Sekda Papua Barat, Raymon Yap menilai Raperda ini selaras dengan visi misi gubernur dan wakil guberbur. Hasil pemaparan pada pelatihan kemimpinan itu diharapkan bisa memboboti draft perda yang akan dibahas bersama DPRD setempat.

“Seperti yang berulang kali disampaikan bapak gubernur, Papua Barat ini kaya akan sumber daya alam. Potensi kita luar biasa tapi masyarakatnya masih hidup biasa-biasa saja,” kata Raymon.

Gubernur Dominggus Mandacan, lanjut Raymon, menginginkan ekonomi masyarakat meningkatkan. Pemanfaatan potensi SDA di daerah ini harus dioptimalkan untuk mendorong kesejahteraan.

Hal serupa disampaikan Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda Papua Barat, Hermus Indou pada sosialiasi di Manokwari. Menurutnya, masyarakat harus menjadi pelaku ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam.

Menyikapi Raperdasus tersebut, orang asli Papua harus didorong agar lebih mampu dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah untuk kesejahteraanya.

“Mereka butuh keberpihakan, perlindungan serta pemberdayaan agar mampu bersaing, sehingga tidak terjadi kesenjangan dengan masyarakat lain,” katanya lagi.  (Sumber:suarakarya.id)

Manokwari-Pemerintah Provinsi Papua Barat akan terus mendorong kemandirian para penyandang disabilitas melalui usaha produktif.

Kepala Dinas Sosial Papua Barat Lasarus Indou di Manokwari, Jumat mengatakan, sebagaimana tahun lalu pihaknya memprioritaskan setiap program kerja di seluruh bidang,  termasuk rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di daerah tersebut.

“Tahun lalu kami membantu sejumlah kendaraan bermotor roda tiga kepada penyandang cacat kaki.  Tahun bantuan serupa akan kami berikan kepada yang lain, ” katanya.

Selain kendaraan, ujarnya melanjutkan, mereka pun akan diberi bantuan modal usaha. Diharapkan mereka mandiri melalui usaha masing-masing.

“Layaknya warga yang lain, mereka pun membutuhkan penghidupan yang layak. Ini sebagai bentuk kehadiran negara bagi mereka. Kedepan tidak boleh adalah lagi penyandang disabilitas yang menyeret kaki bokong dijalan, harus diberi kendaraan dan usaha yang layak,” ujarnya lagi.

Lasarus mengutarakan, bantuan kepada penyandang disbilitas dialokasikan melalui APBD Papua Barat dan bantuan pemerintah pusat.  Diharapkan tahun alokasi anggaran pada Dinas Sosial lebih besar agar pemberian bantuan merata.

Dia mengutarakan, tahun ini Dinsos mendapat tambahan satu bidang yakni, pemberdayaan fakir miskin perkotaan, pedesaan, pesisir dan pulau-pulau terluar.

Menurutnya, penambahan bidang ini selaras dengan tekad Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi yang ingin menekan angka kemiskinan di daerah ini.

“Prosentasi angka kemiskinan di Papua Barat masih cukup tinggi baik di kota, desa, daerah pesisir maupun pulau-pulau terluar. Seluruh perangkat daerah harus bersinergi termasuk Dinas Sosial,” ujarnya lagi.

Dia menambahkan, penambahan bidang ini dilakukan menyesuaikan nomenkltur baru yang diamanatkan melalui peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016.(Sumber:antaranews.com)

MANOKWARI – Para penyandang disabilitas di Papua Barat agar bisa mandiri melalui bantuan yang diberikan pemerintah.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari, Senin, menyerahkan bantuan berupa motor yang sudah dimodifikasi kepada 11 penyandang disabilitas di Kabupaten Manokwari dan Manokwari Selatan.

“Saudara-saudara kita penyandang disabilitas juga punya hak yang sama untuk mengembangkan diri, membangun usaha dan beraktivitas seperti kita yang normal. Ini salah satu upaya pemerintah daerah untuk mendorong agar mereka bisa mandiri,” kata Gubernur usai menyerahkan bantuan tersebut.

Pemprov Papua Barat, lanjut Mandacan, terus berupaya meningkatkan perhatian terhadap difabel. Selain bantuan fisik, program lain pun akan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas mereka.

“Mereka punya kebutuhan hidup sama seperti kita, butuh sandang, pangan dan papan. Apalagi kalau dia kepala keluarga, tentu punya kewajiban mencarikan nafkah untuk anak istri,” ujarnya lagi.

Kepala Dinas Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Papua Barat, Lazarus Indou pada kesempatan terpisah menyebutkan. Bantuan kendaraan bagi difabel sudah dilakukan sejak tahun lalu.

“Pada tahun 2018 kami serahkan 12 unit, yakni untuk Sorong dan Manokwari. Tahun ini kita kembali serahkan 11, enam untuk Manokwari Selatan lima untuk Manokwari,” kata Lazarus.

Saat ini, ujarnya, Dinas Sosial sedang mendorong pembangunan rumah singgah bagi penyandang disabilitas di Manokwari. Ia berharap hal itu terlaksana pada tahun 2020.

“Beberapa tahun terakhir ini kami selalu anggarkan untuk pembangunan rumah singgah, tapi selalu dicoret. Kami akan dorong lagi pada APBD tahun 2020,” katanya lagi. (Sumber:ARAHKITA.COM)