Categories
Covid19

Papua Barat Sembuh 16, Positif Tambah Satu dari Manokwari, Total Diperiksa 1.962 Orang

Dikutip dari PAPUADALAMBERITA.COM – Pasien CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) Provinsi Papua Barat yang sembuh per Rabu 924/6/2020) bertambah 16 orang, sehingga total sembuh menjadi 145 orang atau 64,4%.

‘’Hari ini ada tambahan 16 orang yang dinyatakan sembuh, yang berasal dari Kabupaten Sorong 13 orang, Kabupaten Bintuni dua (2) orang dan Kota Sorong satu (1) orang,’’ ujar juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Papua Barat, dokter Arnold Tiniap kepada wartawan melalui siaran persnya secara tertulis, Rabu (24/6/2020) malam.

Juru bicara COVID-19 Papua Barat menginformasikan orang yang diperiksa di Papua Barat hingga Rabu (24/6/2020) berjumlah 1.962 orang, yang dinyatakan negatif 1.737 orang atau 88,5%, yang positif 225 orang atau 11,5 persen.

‘’Hari ini ada tambahan satu orang positif yang berasal dari Kabupaten Manokwari,’’ jelas dokter Arnold Tiniap.

Dokter juga melaporkan gambaran situasi epidemic Orang Tanpa Gejala (OTG) tambahan hari ini 20 orang, dari Kabupaten Manokwari 15 orang, Kabupaten Teluk Bintuni tiga (3) orang, Kabupaten Sorong satu (1) orang dan Kabupaten raja Ampat satu (1) orang.

‘’Masih dalam pemantauan 1.042 orang, selesai pemantauan 1.519 orang, total 2.561 orang,’’ tambah Arnold Tiniap.

Ia mengatakan untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) tambahan hari ini empat orang, dari Kabupaten Manokwari, masih dalam pemantauan 248 orang, selesai pemantauan 970 orang, total 1.218 orang.

‘’Pasien Dalam Pengawasan (PDP) tambahan hari ini tidak ada dalam pengawsan 24 orang, selesai pengawasan 80 orang, total 104 orang.

Meninggal dunia total 20 orang, PDP 15 orang, ODP satu (1), OTG satu (1), positif konfirmasi tiga (3) orang. ‘’Presentasi kematian dari kasus yang terkonfirmasi (3 dari 224) adalah 1,3%,’’ tambah Arnold Tiniap.(tam)

sumber: http://papuadalamberita.com/papua-barat-sembuh-16-positif-tambah-satu-dari-manokwari-total-diperiksa-1-962-orang/

Categories
Covid19

DPR Papua Barat Awasi Transparansi Penggunaan Dana Covid-19 Rp197,8 Miliar

Dikutip dari KABARPAPUA.CO – DPR Provinsi Papua Barat membentuk Pansus untuk pengawasan dana Covid-19 yang digelontorkan Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan nominal Rp197,8 miliar.

Ketua DPR Provinsi Papua Barat, Orgenes Wonggor mengatakan pembentukan pansus berdasarkan kesepakatan semua fraksi. Pansus tersebut diketuai oleh Ortiz Sagrim, dengan sekertaris Pansus Xaverius Kameubun dari fraksi artai bersatu, bendahara dijabat oleh Mathius Menteng.

“Dalam 1-2 hari kedepan SK untuk pansus sudah keluar dan tim pansus dapat langsung bekerja melakukan pemantauan dana Covid-19,” jelasnya, Rabu 24 Juni 2020.

Kata Wonggor, dana Covid-19 sebagian besar berasal dari dana OPD yang dialihkan, termasuk dana DPR Papua Barat, senilai Rp60 miliar yang dialihkan untuk penanganan Covid-19.

“Anggaran yang cukup fantastis, sehingga harus tetap diawasi, agar dana tersebut tepat sasaran. Kami berharap semua pihak mengawasi peruntukan dana ini,” ujarnya.

Ia menyebutkan, pembentukan pansus Covid-19 DPR Papua Barat dilakukan dengan dana sukarela dari anggota DPR yang hadir, sebab sisa uang yang ada hanya untuk reses dan medical check up anggota DPR.

“Penggunaan anggaran harus transparan, jangan ditutup-tutupi, agar tidak ada dusta diantara kita,” jelasnya. *** (Irsye Simbar)

sumber: https://kabarpapua.co/dpr-papua-barat-awasi-transparansi-penggunaan-dana-covid-19-rp1978-miliar/

Categories
Covid19

DPR Papua Barat Bentuk Pansus Dana Covid-19

Dikutip dari papuabaratnews.co – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat akhirnya membentuk panitia khusus (Pansus) pengawasan dana penanganan virus corona atau Covid-19 di daerah tersebut.

Wakil Ketua DPR Papua Barat Saleh Siknun mengatakan, pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk penanganan Covid-19 serta dampaknya. Anggaran tersebut mencapai Rp197,8 miliar yang bersumber APBD Papua Barat tahun anggaran 2020. Dengan demikian, pihaknya menginginkan alokasi anggaran itu benar-benar tepat sasaran dan terserap secara maksimal.

“Anggaran ini berasal dari rasionalisasi, pemotongan 50 persen dana belanja modal dari setiap OPD termasuk sekretariat DPR Papua Barat,” ucap Saleh saat dikonfirmasi Papua Barat News, Selasa (23/6/2020).

Ia menerangkan, pembentukan pansus merupakan keinginan sebagian besar anggota DPR Papua Barat. Pansu juga akan memantau pendistribusian Jaminan Pengaman Sosial (JPS) mulai dari administrasi rasionalisasi PAD APBD 2020 serta realisasi anggaran pada penanganan Covid-19.

Menurut dia, seluruh komisi di DPR akan terlibat dalam pansus. Dengan pengawasan yang optimal dari dewan, maka sangat diharapkan penanganan Covid-19 serta pendistribusian bantuan dilakukan pemerintah daerah dengan merata.

‘’Pembagian bahan makanan, jangan sampai ada yang terlewatkan. Masyarakat yang selayaknya membutuhkan bantuan harus dapat, intinya harus merata dan tepat sasaran,’’ ujarnya.

Dalam penyaluran bantuan bahan makanan, kata Saleh, Pemprov Papua Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp48 miliar. Bantuan disalurkan ke kabupaten/kota yang diserahkan langsung oleh gubernur dengan melibatkan organisasi keagamaan.

‘’Pemerintah provinsi menyerahkan ke pemerintah kabupaten/kota yang selanjutnya disampaikan ke masyarakat. Perlu dipahami masyarakat bahwa yang menentukan penerima bantuan bukan provinsi dan apa yang dilakukan gubernur sudah benar,’’ tuturnya.

Akan tetapi, politikus PDI Perjuangan ini belum bisa memastikan apakah bantuan bahan makanan sudah tepat sasaran atau belum. Hal ini akan ditelusuri Pansus Covid-19. Dan, hingga kini DPR Papua Barat juga belum menerima laporan terkait realokasi anggaran atau pemotongan belanja modal yang mencapai 50 persen. Laporan itu belum diterima dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Provinsi Papua Barat. Dalam waktu dekat, DPR Provinsi Papua Barat berencana akan memanggil TAPD untuk meminta penjelasan realokasi anggaran di setiap OPD.

‘’Memang kami sudah mendapat informasi bahwa TAPD sudah melakukan rasionalisasi dan sudah dilaporkan ke pemerintah pusat, tetapi DPR Papua Barat belum mendapatkan laporan secara tertulis,’’ tega dia. (PB22)

sumber: http://papuabaratnews.co/papua-barat/dpr-papua-barat-bentuk-pansus-dana-covid-19/

Categories
Covid19

Kaum Muda Fakfak Beri Dukungan Moril dan Spirit Untuk dr. Subhan Rumoning, Fokus Tangani Covid -19

Dikutip dari PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK – Masih seputar klinik Satria Medika tempat praktek dr. Subhan Rumoning, Sp.PD, yang beberapa hari lalu sempat diberitakan terjadi pungutan biaya rapid test di klinik swasta tersebut.

Pemberitaan yang menyudutkan dokter sepecialis penyakit dalam itu, membuat dirinya sempat mengajukan pengunduran diri sebagai ketua tim Kesehatan Covid -19 Kabupaten Fakfak.

Terkait pemberitaan yang memojokkan dirinya, membuat puluhan kaum muda Fakfak, Rabu (17/6/2020) sekitar jam 11.00 WIT mendatangi RSUD Fakfak untuk meminta penjelasan resmi dari Direktur RSUD Fakfak itu.

Selain meminta penjelasan resmi dari dokter specialis penyakit dalam satu satunya di RSUD Fakfak, kaum muda Fakfak ini juga meminta Subhan Rumoning agar tetap fokus berada di tim gugus tugas percepatan penanganan Covid -19 Kabupaten Fakfak dengan alasan masyarakat Fakfak masih membutuhkannya untuk menangani corona virus di Kabupaten Fakfak ini.

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Direktur RSUD Fakfak, para pemuda ini juga memberikan dukungan moril dan spirit bagi dokter muda specialis penyakit dalam ini agar tetap berada di dalam tim Gugus Tugas Covid -19 untuk menangani penyebaran Covid -19 di Kabupaten Fakfak.

Amin Jabir Suaery, S.Pd, kepada papuadalamberita.com. mengatakan, dampak pemberitaan klinik Satria Medika yang menyudutkan dr. Subhan Rumoning, Sp.PD, hingga terancam mengundurkan diri dari tim Covid -19 Kabupaten Fakfak, membuat pemuda Fakfak harus turun tangan untuk ikut menyelesaikan persoalan ini agar dokter sepecialis penyakit dalam ini tetap berada bersama masyarakat untuk “perangi” memutuskan mata rantai Covid -19 di Fakfak.

“Pengaruh pemberitaan yang menyerang dirinya (dr. Subhan Rumoning) hingga dirinya nyaris mengudurkan diri, sangat riskan bagi penanganan Covid -19 di Fakfak karena itu selaku pemuda yang peduli tergadap Covid -19 di Fakfak harus memberikan dukungan moril dan spirit sehingga dia harus tetap berada dalam garda terdepan bersama tenaga medis lainnya untuk ikut memutus mata rantai Covid -19 di Fakfak”, tegas Amin Jabir Suaery.

Lebih lanjut menurut Amin Jabir Suaery, dari hasil kordinasi para pemuda Fakfak dengan dr. Subhan Rumoning, dimana dijelaskan bahwa, rapid test di klinik tempatnya berparktek tidak menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah khusus fasilitas RSUD Fakfak.

Bahkan harga rapid test yang ditetapkan klinik swasta tersebut sudah sesuai dengan coast operasional klinik tempatnya praktek setelah menjalankan tugas kedinasan sebagai Direktur RSUD Fakfak, tuturnya kepada media ini.

Karena itu, para pemuda Fakfak kata Amin, sapaan akrabnya, berharap agar masyarakat Fakfak tidak terpengaruh dengan pemberitaan beberapa hari lalu yang telah menyerang pribadi dr. Subhan Rumoning yang selama ini menjalankan praktek di klinik swasta tersebut.(RL 07)

sumber: http://papuadalamberita.com/kaum-muda-fakfak-beri-dukungan-moril-dan-spirit-untuk-dr-subhan-rumoning-fokus-tangani-covid-19/

Categories
Covid19

Penerapan “New Normal” Harus Berdasarkan Regulasi

Dikutip dari TEROPONGNEWS.COM, MANOKWARI – Kebijakan pemerintah untuk menerapkan tatanan hidup baru atau “New Normal” di Provinsi Papua Barat mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.

Namun, penerapan tatanan hidup baru itu perlu didasarkan pada regulasi yang mengatur tentang kegiatan masyarakat supaya dapat bermanfaat, terutama pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19).

Tokoh Pemuda Papua Barat, Marinus Bonepay melalui telpon celulernya kepada media ini, Rabu (17/6) mengatakan, ketika dilaksanakan “New Normal” maka semua akses akan dibuka maka kemungkinan pasti terjadi.

“Terutama transportasi baik udara, darat maupun laut diatur dalan regulasi atau aturan tetap untuk mengatur, bukan sekedar himbauan supaya mengikat semua pihak dengan mengedepankan anjuran pemerintah mencegah COVID-19,” ucap Marinus Bonepay.

Lanjut Bonepay, yang harus diproteksi secara maksimal adalah transportasi dari luar tanah papua karena angka pasien positif masih tinggi, ini juga akan berpengaruh pada penyebaran COVID-19.

Politisi muda ini minta supaya New Normal hanya dibuka untuk 12 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Papua Barat, mengingat penanganan pasien positif COVID-19 sudah membaik dan mencegah penyebaran.

“Kalau dari saya, lebih baik buka akses New Normal untuk lokal papua barat supaya akses semua sektor jalan dalam rangka menunjang pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan kembali normal, pelayanan kepada masyarakat berjalan baik,” pungkasnya.

Tetapi semua tergantung kepada pemerintah daerah sebagai eksekutor dengan mengedepankan regulasi sebagai dasar.

sumber: http://teropongnews.com/berita/penerapan-new-normal-harus-berdasarkan-regulasi/

Categories
Covid19

Pemprov Papua Barat Gratiskan Pemeriksaan Swab

Dikutip dari MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pemerintah Provinsi Papua Barat menggratiskan pemeriksaan covid-19, dengan metode tes uji sampel swab melalui laboratorium polymerase chain reaction (PCR) di rumah sakit umum daerah (RSUD) Provinsi Papua Barat.

Dominggus mengatakan kebijakan untuk menggratiskan uji sampel swab dimaksudkan untuk mendorong percepatan pelaksanaan pemeriksaan Covid-19 melalui tes swab di Papua Barat.

“Pemerintah menginginkan supaya masyarakat tidak dibebani dengan biaya bila memeriksakan dirinya selama masa pandemi Covid-19 ini,” ujar Dominggus saat bersama Wakil  Gubernur  Muhammad Lakotani meninjau kesiapan operasional layanan uji swab melalui PCR di RSUD Provinsi Papua Barat, Manokwari, Selasa (16/6/2020).

Dominggus berharap dengan adanya PCR di RSUD Provinsi, maka pemeriksaan swab massal dapat dilakukan bagi warga yang ada di wilayah Manokwari Raya. Menurutnya, hanya dengan pemeriksaan massal maka kondisi sesungguhnya terkait perkembangan kasus Covid-19 di wilayah Manokwari Raya bisa segera diketahui.

“Ketika kita punya alat ini maka kita akan lebih cepat tahu berapa banyak orang yang sakit atau tidak dengan cepat,” terangnya.

Sementara itu,  Wakil Gubernur Muhammad Lakotani di sela-sela kunjungannya bersama gubernur itu, melaksanakan pemeriksaan swab yang dilakukan oleh tenaga medis RSUD Provinsi Papua Barat. Pemeriksaan dilakukan bersama beberapa pemuka agama yang akan berangkat mengikuti kegiatan dinas ke Jakarta.

“Hari ini adalah pertama kali dioperasikan di Manokwari dan sekaligus meyakinkan masyarakat untuk tidak ragu-ragu memeriksakan diri disini,” ujarnya.

Lakotani menegaskan masyarakat tidak perlu cemas atau khawatir terkait hasil yang akan keluar apabila terindikasi positif. Menurutnya dengan fasilitas kesehatan  yang dimiliki dan tenaga medis yang siap menangani dipastikan warga akan mendapatkan pelayanan kesehatan maksimal.

“Jangan ragu untuk periksa,  sebab jika hasilnya menunjukkan ada gejala kesana,  maka akan segera ditangani  sehingga tidak menjadi pembawa virus ini kepada keluarga  dan masyarakat sekitar,” paparnya.

Terpisah,  Penanggung Jawab Lapangan Fasilitas Karantina Penyakit Infeksi Emerging RSUD Papua Barat,  dr Victor Eka N,  M.Kes, mengakui pengadaan alat PCR di RSUD Provinsi Papua Barat menelan biaya yang cukup besar. Karena itu menurutnya warga di wilayah Manokwari Raya harus memanfaatkannya untuk melakukan pemeriksaan swab.

“Biaya pengadaan PCR ini saja di luar peralatan lainnya mencapai hampir 3 miliar lebih,” tandasnya.

Dia mengatakan. sarana penunjang yang tersedia saat ini di RSUD Provinsi yakni 110 unit tempat tidur, instalasi penerangan, CCTV dan instalasi air, serta kesiapan tenaga dokter dan perawat medis yang telah disiapkan sehingga percepatan penanganan pasien positif Covid-19 menjadi lebih cepat dan efisien.

“Kita juga memikirkan tidak hanya cukup satu tim tetapi harus ada tim ke dua dan ketiga, karena bekerja dengan virus jika tidak berhati-hati maka bisa terkontaminasi walaupun sudah menggunakan APD lengkap,” bebernya.

Victor menuturkan jumlah sampel swab yang sanggup diperiksa dalam satu kali pemeriksaan Tes Molekuler Cepat (TCM) yang efektif bekerja dalam satu pemeriksaan selama 1 jam. Sedangkan PCR yang akan beroperasi minggu depan. PCR, menurutnya membutuhkan waktu lebih lama dari pemeriksaan TCM namun mampu memeriksa sampel swab lebih banyak.

“PCR bisa mencapai 3 jam,  namun bisa banyak sampel yang diperiksa sebanyak 32 sampel bahkan bisa mencapai 72 sampel,” pungkasnya. (PB22)

Categories
Covid19

Pandemi Covid-19 di Papua Barat Belum Terkendali

Dikutip dari MANOKWARI,  papuabaratnews.co – Pandemi Covid-19 di Papua Barat belum terkendali. Hal itu ditandai dengan masih terus bertambahnya jumlah kasus baru di daerah itu.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Papua Barat pun menilai, Papua Barat belum memenuhi enam syarat yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk menuju normal baru.

Syarat itu, antara lain, transmisi virus terkendali, kapasitas sistem kesehatan memadai, meminimalkan risiko penularan di wilayah dengan kerentanan tinggi, serta pelibatan warga yang optimal.

Juru Bicara Pemerintah untuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Papua Barat, Arnoldus Tiniap menegaskan tatanan kenormalan baru (New Normal) belum bisa diterapkan di Papua Barat.

Dia mengatakan perkembangan kasus Covid-19 di wilayah Papua Barat belum mencapai puncaknya. Menurutnya hal itu sangat beresiko apabila tatanan kenormalan baru dipaksakan untuk diberlakukan di wilayah Papua Barat.

“Kasus persebaran Covid-19 di Papua Barat belum mencapai puncak, saat ini justru sedang menanjak,” ujarnya kepada Papua Barat News di Manokwari, Senin (15/6/2020).

Arnoldus menyebutkan sebagian besar kasus konfirmasi persebaran Covid-19 di Papua Barat berasal dari kelompok Orang Tanpa Gejala (OTG) yang secara klinis tanpa keluhan sehingga potensi kesembuhan juga tinggi. Namun jika sekitar 20 persen dari OTG  yang sakit dari jumlah keseluruhan penduduk di Papua Barat maka dapat dikategorikan tinggi.

“Karena itu jika dipaksakan untuk dilaksanakan, maka tenaga medis akan kewalahan seandainya terjadi lonjakan kasus di Papua Barat,” katanya lagi.

Dia mengatakan, belajar dari sejumlah negara lain, pelonggaran pembatasan sebelum wabah reda memicu ledakan wabah lebih dahsyat. Hal ini terjadi di Iran dan sejumlah negara bagian di Amerika Serikat.

Arnoldus mengakui fasilitas kesehatan yang ada di Papua Barat akan runtuh jika terjadi lonjakan kasus konfirmasi positif karena kesiapan fasilitas kesehatan yang belum memadai. Karena itu kata dia, pihaknya telah menyampaikan kepada Gubernur selaku penanggung jawab utama percepatan penanganan Covid-19 di daerah agar tidak mengambil kebijakan yang kemudian menciptakan persoalan baru.

“Kami sudah sampaikan fakta ini kepada pimpinan bahwa memang kita belum siap memasuki fase normal baru. Ini perlu agar pimpinan dalam mengambil keputusan dan resiko yang timbul dari keputusan itu minimal kami sudah menyampaikan fakta di lapangan,” terang dia.

Masyarakat garda terdepan

Arnoldus menyebut masyarakat menjadi garda terdepan dalam mencegah penularan virus korona. Masyarakat diminta disiplin membatasi ruang gerak, karena itu dirinya berharap, masyarakat di Papua Barat menindaklanjuti himbauan pemerintah dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.

“Saat ini garda terdepan itu ialah masyarakat. Dokter dan tim medis disini benteng terakhir. Saat ini kita (pada proses) memutuskan mata rantai covid-19 dengan membuat pergerakan ini berhenti dulu,” tukasnya.

Sementara, Gubernur  Papua Barat Dominggus Mandacan menyatakan, risiko krisis berkepanjangan membuat pemerintah mengambil kebijakan transisi menuju normal baru. Namun, warga euforia saat pembatasan dilonggarkan, padahal seharusnya lebih ketat menjalankan protokol kesehatan.

Karena itu, menurut Dominggus, pelaksanaan kebijakan transisi menuju tatanan kenormalan baru di masing-masing daerah tidak boleh disamakan dan  dilaksanakan secara serentak, perlu proses dan bertahap.

“Kebijakan transisi menuju normal baru perlu disosialisasikan kepada masyarakat dimana saja berada, sehingga masyarakat semakin sadar melaksanakan protokol kesehatan,” pungkasnya. (PB22)

Categories
Covid19

Papua Barat Gratiskan Pemeriksaan Swab PCR

Dikutip dari KABARPAPUA.CO, Manokwari– Pemerintah Provinsi Papua Barat menggratiskan pemeriksaan swab PCR (Polymerase Chain Reaction) bagi warganya. Terlebih saat ini RSUD Papua Barat telah memiliki PCR.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan didamping Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani yang memantau langsung pengoperasian PCR di RSUD setempat bersyukur, daerahnya telah memiliki PCR sehingga memudahkan pemeriksaan kesehatan masyarakat di Papua Barat.

Sebelumnya, Kabupaten Manokwari telah memiliki 2 alat Test Cepat Molekuler (TCM) dan satu alat PCR dan dipastikan besok akan datang 1 alat TCM lagi di Manokwari.

“Dengan adanya alat-alat ini, tak perlu lagi pemeriksaan sampel swab dikirim ke Jakarta, Makassar atau Jayapura,” jelasnya, pada Selasa 16 Juni 2020.

Untuk tenaga pengoperasian PCR dan TCM, Papua Barat telah memiliki satu dokter dan 3 tenaga medis yang telah dikirim ke Makassar untuk dilatih. “Tenaga medis yang kita miliki siap untuk mengoperasikan peralatan laboratorium ini,” jelasnya.

Diharapkan dengan dioperasikannya alat PCR, masyarakat mempunyai kesadaran untuk memeriksakan dirinya. Terlebih jika di lingkungan sekitarnya sudah ada pasien positif Covid-19.

“Pemeriksaan ini semua gratis, sehingga masyarakat dapat melakukan pemeriksaan agar diketahui lebih pasti kondisi tubuhnya. Seperti di 4 kabupaten yang masih hijau, sebaiknya dilakukan pemeriksaan, karena sampelnya baru diambil beberapa orang saja,” katanya. *** (Irsye Simbar)

sumber: https://kabarpapua.co/papua-barat-gratiskan-pemeriksaan-swab-pcr/

Categories
Covid19

Pemprov Papua Barat Siapkan Kapal Pelni Angkut Warganya dari Jayapura

Dikutip dari KABARPAPUA.CO, Manokwari – Pemerintah Provinsi Papua Barat menyediakan kapal pelni untuk memulangkan warganya yang terjebak penutupan transportasi  udara dan kapal laut di Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Gubernur Provinsi Papua Barat, Dominggus Mandacan mengatakan ada ribuan warga yang masih tertahan di Kota Jayapura dan saat ini bisa pulang, dengan dibukanya kembali akses bandara dan pelabuhan di Papua.

“Ada KM Gunung Dempo yang kami sediakan pada Kamis, 18 Juni 2020, untuk warga Manokwari Raya bisa kembali pulang. Kapal itu akan berangkat dari Jayapura langsung ke Manokwari, tanpa menyinggahi kota lainnya,” kata Domingggus, Selasa 16 Juni 2020.

Dominggus memastikan warga Manokwari Raya yang dari Jayapura sudah melalui prosedur kesehatan dalam penanganan Covid-19.

“Warga yang mau kembali pulang harus menjalani rapid test dan pemeriksaan swab, sehingga yang diberangkatkan hanya mereka yang hasil rapid testnya non reaktif. Jika ada yang reaktif, kami akan tindak lanjuti pemeriksaan swab,” katanya.

Dengan begitu, saat ribuan penumpang tiba di Pelabuhan Manokwari, hanya dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dan memeriksa kelengkapan surat sehat dari Provinsi Papua sudah ada atau belum.

Kalau mereka belum dilengkapi surat-surat, maka mereka akan dikarantina selama 14 hari setibanya di Manokwari. Namun, jika mereka tiba dengan surat-surat lengkap, maka langsung berkumpul bersama keluarga,” kata Dominggus yang juga Kepala Suku Besar Arfak ini. *** (Irsye Simbar)

sumber: https://kabarpapua.co/pemprov-papua-barat-siapkan-kapal-pelni-angkut-warganya-dari-jayapura/

Categories
Covid19

Refocusing Anggaran Menuju New Normal, Hibah ke Rumah Sakit Swasta akan Dipangkas

Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Manokwari akan melakukan refocusing anggaran untuk menuju tatanan kehidupan baru (New Normal). Untuk itu, rencana pemberian hibah kepada empat rumah sakit di Manokwari akan dipotong.

Di dalam rincian anggaran penanganan Covid-19, ada hibah dari Pemkab Manokwari kepada empat rumah sakit di Manokwari. Dalam rincian itu disebutkan bahwa setiap rumat sakit mendapat dana hibah sebesar Rp 1 miliar.

Namun, menurut Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Manokwari, drg. Henri Sembiring, dana hibah itu akan direfocusing untuk kebutuhan rapid test dan penyediaan sarana prasarana fasilitas karantina.

Rencana pemberian hibah, kata dia, karena pada awalnya dikhawatirkan terjadi lonjakan pasien, sehingga tidak bisa ditampung semuanya di rumah sakit pemerintah. Sebab, daya tampung ruang isolasi di BLUD RSU Manokwari terbatas. Namun, hingga saat ini kekhawatiran itu tidak terjadi.

Oleh karena itu hibah direfocusing. Semua anggaran akan disesuaikan menuju New Normal. Mengingat dan menimbang perkembangan ini, rencana pemberian dana hibah itu akan direfocusing sesuai kebutuhan,” tandasnya.

sumber: https://suaramandiri.co/2020/06/10/refocusing-anggaran-menuju-new-normal-hibah-ke-rumah-sakit-swasta-akan-dipangkas/