Dance Sangkek: Pengelola APBN Wajib Patuhi Perpres 17 Tahun 2019

MANOKWARI, PAPUAKITA.COM— Kementerian/Lembaga juga memiliki kewajiban, untuk melaksanakan
perintah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat, Dance Sangkek mengatakan, Perpres memberikan akses bagi
pengusaha asli Papua, untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang bersumber tidak saja dari APBD tetapi juga
APBN. Sehingga, Kementerian/Lembaga juga wajib mengimplementasikan Perpres tersebut.
Ilustrasi Prespres Nomor 17 Tahun 2019. Foto :
Istimewa
“Tentunya harus berlaku untuk semua instansi vertikal maupun kementrian, wajib tunduk pada Peraturan
Presiden sehingga diwajibkan untuk memberdayakan pengusaha (asli) Papua,” kata Dance Sangkek, Jumat
(24/5/2019).
Dance mengatakan, dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan sejumlah perwakilan
lembaga/kementerian, untuk menyampaikan kewajiban mereka yang diamanatkan di dalam Perpres nomor
17 tahun 2019.
Diketahui, Bapppeda memiliki data tetang jumlah pengusaha asli Papua sebanyak 6.000, yang tersebar di
wilayah Papua Barat. Jika dibandingkan dengan jumlah paket proyek yang bersumber dari APBD provinsi
maupun APBD kabupaten dan kota, jumlah pengusaha ini terbilang cukup banyak.
Menurut Dance Sangkek, gubernur, bupati dan walikota telah membuat kesepakatan pada Raker kepala
daerah pada April lalu, dimana 70 persen pengusaha asli Papua diakomodir oleh pemerintah di tingkat
kabupaten/kota. Sementara, 30 persen akan diakomodir oleh pemprov Papua Barat.
“Untuk 70 persen siapa-siapa dan dari kabupaten mana? Untuk 30 persen silahkan daftar dan melapor
kembali, akan kita catat sebagai rekanan tetap orang asli papua di provinsi,” ujar Dance Sangkek.
Ia mengatakan, Perpres nomor 17 tahun 2019 telah diimplementasikan dalam tahun anggaran 2019.
Meskipun demikian, Dacen Sangkek mengaku, dalam pelaksanaannya tidak akan maksimal karena menjadi
tahun pertama diberlakukannya aturan baru tersebut di daerah.
“Aturan sudah keluar tentu mau tidak mau harus dilaksanakan. Kita masih mendata, nanti di tahun 2020
dan selanjutnya baru bisa diatur secara baik sehingga pembagian bisa di mulai dari perencanaan,” kata dia.
Beberapa hal yang mendasari lahirnya Perpres nomor 17 tahun 2019, yakni percepatan pembangunan
provinsi Papua dan Papua Barat sesuai semangat Undang Undang Otonomi khusus. Juga memberikan
kesempatan yang besar kepada pengusaha asli Papua dalam pengadaan barang dan jasa.
Perpres ini mengatur tentang pengadaan barang dan jasa sampai Rp1 miliar dapat diberikan kepada
pengusaha asli Papua melalui penunjukan langsung. Hal ini dalam rangka memproteksi dan pembinana
kepada pengusaha asli Papua, sehingga mampu bersaing secara profesional ke depannya. (Sumber:papuakita.com)

Membina Pengusaha Asli Jadi Komitmen Papua Barat

Kepala Bappeda Papua Barat, Dance Sangkek. (FOTO ANTARA/Toyiban)
Pemprov sedang melakukan verifikasi agar kegiatan penunjukan langsung dengan nilai di bawah Rp 1 miliar benar dilaksanakan oleh pengusaha asli Papua

Manokwari (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen membina dan memberdayakan pengusaha asli Papua untuk maju dan dapat mengembangkan usahanya.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat, Dance Sangkek di Manokwari, Minggu menanggapi kekhawatiran pengusaha asli Papua terkait pembagian proyek tahun 2019.

Ia mengakui ada keterlambatan dalam pembangian proyek tahun ini. Itu terjadi karena Pemprov sedang melakukan verifikasi agar kegiatan penunjukan langsung dengan nilai di bawah Rp 1 miliar benar dilaksanakan oleh pengusaha asli Papua.

Ia menjelaskan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa khusus bagi Provinsi Papua Barat bermaksud untuk memberdayakan pengusaha asli Papua di daerah tersebut.

“Fokus dari regulasi ini untuk orang asli Papua. Verifikasi yang kami lakukan ya untuk itu, jangan sampai ada permainan lalu proyek jatuh ke orang lain,” kata Dance.

Dia mengemukakan bahwa Perpres tersebut lahir karena upaya pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan bagi pengusaha orang asli Papua (OAP). Verifikasi yang dilakukan agar pemberdayaan yang dilakukan pemerintah terhadap pengusaha Papua tepat sasaran.

Verifikasi yang dilakukan, diakuinya berlangsung cukup ketat dan sudah dilaksanakan sejak akhir tahun 2018 hingga Mei 2019. Saat ini tercatat sebanyak 600 orang dari data yang masuk di Pemprov.

Sebelum pembagian proyek dilakukan, pihaknya meminta merka untuk daftar ulang dengan membawa profil perusahaan serta menunjukkan KTP dan kratu keluarga (KK). Hal itu untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar orang asli Papua.

“Tidak cukup sampai di situ, badan usaha yang dimiliki juga harus jelas sehingga proyek atau pekerjaan yang diberikan benar-benar dikerjakan pengusaha OAP,” katanya.

“Jadi untuk perusahaannya juga kita harus verifikasi baik akta notarisnya, situs, siup semua harus jelas, bukan milik orang lain,” demikian Dance Sangkek. (Sumber:antaranews.com)

Kepala Bappeda Papua Barat : Kawasan Sorong Diharapkan Jadi Yang Ke 6 Diresmikan Presiden

Ditemui di Aston Niu Hotel Manokwari (06/12). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat, Dance Sangkek, S.H., MM mengatakan bahwa, secara nasional Kawasan Ekonomi Khusus itu keseluruhannya ada 12.

“Secara nasional Kawasan Ekonomi Khusus keseluruhannya ada 12 kawasan, dan 4 sudah fungsional/operasional, berarti sisa 8, besok 1 lagi di Riau (5), Sorong ini kita harap yang ke 6, dan rencananya Bapak Presiden yang akan melaunching,” ucap pak Dance.

Lanjutnya, tema Kawasan Ekonomi Khusus Sorong adalah Cargo dan Smelter.

“Tema untuk Kawasan Ekonomi Khusus Sorong adalah Cargo dan Smelter, ini baik karena ada GAG Nikel disitu, semen curah, kemudian CPU, dan juga bongkar muat (jasa pelabuhan) dan kami melihat posisi Sorong ini sangat strategis sekali, dan dengan terbukanya Kawasan Ekonomi Khusus ini juga akan membuka lapangan pekerjaan yang tidak sedikit, namun yang menjadi persoalan kita adalah mengenai tenaga kerja lokal yang memiliki skill yang dibutuhkan di investasi yang akan ada itu, itu jadi tantangan untuk provinsi, untuk itu kami sudah mempunyai class program untuk bekerjasama dengan para investor,” pungkas Dance Sangkek, S.H., MM. (Sumber:delik-hukum.com)