Categories
Info Bappeda Papua Barat

Pemprov Papua Barat Rancang Raperdasus

MANOKWARI: Dinas Sosial Provinsi Papua Barat merancang peraturan daerah khusus (Raperdasus) tentang Perekonomian berbasis kerakyatan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat asli Papua.

Kepala Dinas Sosial Papua Barat, Lasarus Indou di Manokwari, Jumat, mengatakan, angka kemiskinan di Papua Barat masih cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kasus kemiskinan di daerah ini diminasi oleh orang asli Papua.

“Kita butuh payung hukum yang mengatur lebih teknis tentang upaya pemberdayaan masyarakat asli Papua pada bidang ekonomi. Sudah ada undang-undang otonomi khusus, maka selanjutnya kita juga harus punya Perdasus,” kata Lasarus.

Terkait penyusunan Raperdasus tersebut, Lasarus Indou, akan melakukan pemaparan materi berjudul Optimalisasi Tata Kelola Perekonomian Berbasis Kerakyatan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bagi Orang Asli Papua. Pemaparan itu akan dilakukan pada program Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I.

“Pemaparannya akan berlangsung pada 10 Juli nanti. Sebagai awal, tadi sudah saya sosialisasikan kepada beberapa elemen termasuk masyarakat,” kata.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan regulasi tersebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah kepada mereka.

Asisten III Sekda Papua Barat, Raymon Yap menilai Raperda ini selaras dengan visi misi gubernur dan wakil guberbur. Hasil pemaparan pada pelatihan kemimpinan itu diharapkan bisa memboboti draft perda yang akan dibahas bersama DPRD setempat.

“Seperti yang berulang kali disampaikan bapak gubernur, Papua Barat ini kaya akan sumber daya alam. Potensi kita luar biasa tapi masyarakatnya masih hidup biasa-biasa saja,” kata Raymon.

Gubernur Dominggus Mandacan, lanjut Raymon, menginginkan ekonomi masyarakat meningkatkan. Pemanfaatan potensi SDA di daerah ini harus dioptimalkan untuk mendorong kesejahteraan.

Hal serupa disampaikan Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda Papua Barat, Hermus Indou pada sosialiasi di Manokwari. Menurutnya, masyarakat harus menjadi pelaku ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam.

Menyikapi Raperdasus tersebut, orang asli Papua harus didorong agar lebih mampu dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah untuk kesejahteraanya.

“Mereka butuh keberpihakan, perlindungan serta pemberdayaan agar mampu bersaing, sehingga tidak terjadi kesenjangan dengan masyarakat lain,” katanya lagi.  (Sumber:suarakarya.id)

Categories
Info Bappeda Papua Barat

Papua Barat Dorong Kemandirian Penyandang Disabiitas

Manokwari-Pemerintah Provinsi Papua Barat akan terus mendorong kemandirian para penyandang disabilitas melalui usaha produktif.

Kepala Dinas Sosial Papua Barat Lasarus Indou di Manokwari, Jumat mengatakan, sebagaimana tahun lalu pihaknya memprioritaskan setiap program kerja di seluruh bidang,  termasuk rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di daerah tersebut.

“Tahun lalu kami membantu sejumlah kendaraan bermotor roda tiga kepada penyandang cacat kaki.  Tahun bantuan serupa akan kami berikan kepada yang lain, ” katanya.

Selain kendaraan, ujarnya melanjutkan, mereka pun akan diberi bantuan modal usaha. Diharapkan mereka mandiri melalui usaha masing-masing.

“Layaknya warga yang lain, mereka pun membutuhkan penghidupan yang layak. Ini sebagai bentuk kehadiran negara bagi mereka. Kedepan tidak boleh adalah lagi penyandang disabilitas yang menyeret kaki bokong dijalan, harus diberi kendaraan dan usaha yang layak,” ujarnya lagi.

Lasarus mengutarakan, bantuan kepada penyandang disbilitas dialokasikan melalui APBD Papua Barat dan bantuan pemerintah pusat.  Diharapkan tahun alokasi anggaran pada Dinas Sosial lebih besar agar pemberian bantuan merata.

Dia mengutarakan, tahun ini Dinsos mendapat tambahan satu bidang yakni, pemberdayaan fakir miskin perkotaan, pedesaan, pesisir dan pulau-pulau terluar.

Menurutnya, penambahan bidang ini selaras dengan tekad Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi yang ingin menekan angka kemiskinan di daerah ini.

“Prosentasi angka kemiskinan di Papua Barat masih cukup tinggi baik di kota, desa, daerah pesisir maupun pulau-pulau terluar. Seluruh perangkat daerah harus bersinergi termasuk Dinas Sosial,” ujarnya lagi.

Dia menambahkan, penambahan bidang ini dilakukan menyesuaikan nomenkltur baru yang diamanatkan melalui peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016.(Sumber:antaranews.com)