Categories
Info Bappeda Papua Barat

Bantuan Pemerintah Agar Penyandang Disabilitas di Papua Barat Mandiri

MANOKWARI – Para penyandang disabilitas di Papua Barat agar bisa mandiri melalui bantuan yang diberikan pemerintah.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari, Senin, menyerahkan bantuan berupa motor yang sudah dimodifikasi kepada 11 penyandang disabilitas di Kabupaten Manokwari dan Manokwari Selatan.

“Saudara-saudara kita penyandang disabilitas juga punya hak yang sama untuk mengembangkan diri, membangun usaha dan beraktivitas seperti kita yang normal. Ini salah satu upaya pemerintah daerah untuk mendorong agar mereka bisa mandiri,” kata Gubernur usai menyerahkan bantuan tersebut.

Pemprov Papua Barat, lanjut Mandacan, terus berupaya meningkatkan perhatian terhadap difabel. Selain bantuan fisik, program lain pun akan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas mereka.

“Mereka punya kebutuhan hidup sama seperti kita, butuh sandang, pangan dan papan. Apalagi kalau dia kepala keluarga, tentu punya kewajiban mencarikan nafkah untuk anak istri,” ujarnya lagi.

Kepala Dinas Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Papua Barat, Lazarus Indou pada kesempatan terpisah menyebutkan. Bantuan kendaraan bagi difabel sudah dilakukan sejak tahun lalu.

“Pada tahun 2018 kami serahkan 12 unit, yakni untuk Sorong dan Manokwari. Tahun ini kita kembali serahkan 11, enam untuk Manokwari Selatan lima untuk Manokwari,” kata Lazarus.

Saat ini, ujarnya, Dinas Sosial sedang mendorong pembangunan rumah singgah bagi penyandang disabilitas di Manokwari. Ia berharap hal itu terlaksana pada tahun 2020.

“Beberapa tahun terakhir ini kami selalu anggarkan untuk pembangunan rumah singgah, tapi selalu dicoret. Kami akan dorong lagi pada APBD tahun 2020,” katanya lagi. (Sumber:ARAHKITA.COM)

Categories
Info Bappeda Papua Barat

Dinsos Papua Barat Rancang Perdasus Perekonomian Berbasis Kerakyatan

Dinas Sosial Provinsi Papua Barat merancang peraturan daerah khusus (Raperdasus) tentang Perekonomian berbasis kerakyatan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat asli Papua.

Kepala Dinas Sosial Papua Barat, Lasarus Indou di Manokwari, Jumat, mengatakan, angka kemiskinan di Papua Barat masih cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kasus kemiskinan di daerah ini diminasi oleh orang asli Papua.

“Kita butuh payung hukum yang mengatur lebih teknis tentang upaya pemberdayaan masyarakat asli Papua pada bidang ekonomi. Sudah ada undang-undang otonomi khusus, maka selanjutnya kita juga harus punya Perdasus,” kata Lasarus.

Terkait penyusunan Raperdasus tersebut, Lasarus Indou, akan melakukan pemaparan materi berjudul Optimalisasi Tata Kelola Perekonomian Berbasis Kerakyatan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bagi Orang Asli Papua. Pemaparan itu akan dilakukan pada program Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I.

“Pemaparannya akan berlangsung pada 10 Juli nanti. Sebagai awal, tadi sudah saya sosialisasikan kepada beberapa elemen termasuk masyarakat,” kata.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan regulasi tersebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah kepada mereka.

Asisten III Sekda Papua Barat, Raymon Yap menilai Raperda ini selaras dengan visi misi gubernur dan wakil guberbur. Hasil pemaparan pada pelatihan kemimpinan itu diharapkan bisa memboboti draft perda yang akan dibahas bersama DPRD setempat.

“Seperti yang berulang kali disampaikan bapak gubernur, Papua Barat ini kaya akan sumber daya alam. Potensi kita luar biasa tapi masyarakatnya masih hidup biasa-biasa saja,” kata Raymon.

Gubernur Dominggus Mandacan, lanjut Raymon, menginginkan ekonomi masyarakat meningkatkan. Pemanfaatan potensi SDA di daerah ini harus dioptimalkan untuk mendorong kesejahteraan.

Hal serupa disampaikan Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda Papua Barat, Hermus Indou pada sosialiasi di Manokwari. Menurutnya, masyarakat harus menjadi pelaku ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam.

Menyikapi Raperdasus tersebut, orang asli Papua harus didorong agar lebih mampu dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah untuk kesejahteraanya.

“Mereka butuh keberpihakan, perlindungan serta pemberdayaan agar mampu bersaing, sehingga tidak terjadi kesenjangan dengan masyarakat lain,” katanya lagi. (Sumber:antaranews.com)